Masalah Manifesto

Mungkin ini isu yang ketinggalan jaman...manakah yang lebih penting manifesto politik, ataukah manifesto kebudayaan?

Sedikit kilasan sejarah. Jaman jaya-jayanya Bung Karno dulu (1960-an), kata-kata Manifesto Politik benar-benar keramat, orang bisa jadi panutan atau tahanan dengan frase tersebut. Pemerintah (baca 'Pemimpin Besar Revolusi') selalu mendengungkan apa yang namanya Politik Adalah Panglima, semua hal harus mendukung 'revolusi politik' Sang Big Boss, di luar itu tentu bakal terhantam kereta api revolusi. Sedangkan istilah 'revolusi' sendiri mungkin saja dimaksudkan sebagai pembersihan anasir-anasir barat, yang dirasa selalu mengancam dengan "nekolim" atau neo kolonialisme dan imperialisme, certainly yang dimaksud di sini adalah AS dan sekutunya, serta musuh-musuh politik sang Pemimpin Besar. Ini lebih cepat 6 tahun dibanding RRC di bawah Mao Zedong, yang baru meluncurkan Cultural Revolution-nya (formula politik yang mirip) di tahun 1966.

Perwujudan manifesto politik merasuk ke semua sektor, termasuk seni dan budaya. Hal ini dibaca dengan baik oleh Lekra yang sukses memproduksi beragam kesenian berbau propaganda anti barat, anti liberalisme, anti kapitalisme.
Kemudian karena merasa seni dan budaya telah dikotori politik (padahal tentu saja tak ada 'barang' yang lebih kotor dari itu), banyak seniman seperti HB Yasin dan Mochtar Lubis memproklamirkan Manifesto Kebudayaan, pensucian seni dan budaya sebagai hasil cipta-rasa-dan karsa manusia, dan bukan demi kepentingan politik yang terlalu berjelaga.

Pada tahun 1905, Lenin pernah berkata, "Kesenian seharusnya menjadi alat, menjadi sekrup bagi perjuangan kaum proletar". Hal ini lah yang mungkin dipakai sebagai semacam justifikasi bagi blending menifesto politik ke badan-badan budaya. Dan mungkin juga, ini pula yang dipakai untuk melegalkan penangkapan seniman-seniman manifesto kebudayaan.

Saya berpikiran, seni dan budaya yang cuma hasil dan bukannya menjadi alat bagi kemajuan bangsa agaknya kurang berguna. Buat apa ribuan candi kita agung-agungkan sebagai hasil peradaban luhur jika rakyat tetap miskin dan kelaparan. Mungkin terkesan utilitarian, tetapi saya yakin akan terdengar lebih realistis. Orang boleh bilang, "manusia juga haus akan estetika", namun bagi saya, jumlah mereka yang 'haus' dan sedang kelaparan, sangat tidak berimbang. Kemajuan seni budaya yang melepas diri dari kebutuhan dan tuntutan hidup masyarakat, terkesan terlalu naif buat saya.

Di sisi lain, soal tunggang-tunggangan kepentingan seperti model manifesto politik juga tidak masuk akal bagi saya, sebab saat virus politik merambati budaya, kita tidak lagi bicara soal estetika, tetapi soal tujuan dan kepentingan. Jika orang saling menyembelih atas nama kebudayaan, itu sebuah paradoksal yang sangat di luar nalar. Bagaimana mungkin manusia menjadi barbar atas nama budaya dan estetika? Seperti halnya, bagaimana bisa manusia menjadi lebih kejam daripada setan saat berjuang atas nama Tuhan? Bagaimana bisa?
Kalau ternyata memang hal-hal tersebut layak berlaku, maka saya khawatir, akan banyak yang memilih untuk tidak berbudaya, bahkan tidak bertuhan malah.

Kalau harus memilih antara manifesto politik atau budaya, akhirnya dengan berpikir sedikit maka memilih yang ke dua. Setidaknya saya tidak terancam disembelih..setidaknya saya tidak kena cipratan 'peceren' politik